Ketua BPPD sesalkan beredar surat mengatasnamakan BPPD NTB

id BPPD NTB,Faozan Zakaria

Ketua BPPD sesalkan beredar surat mengatasnamakan BPPD NTB

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Faozan Zakaria. (Foto Antaranews/Iman)

Jadi bagaimana bisa ada surat, apalagi yang mencantumkan nama ketua selain nama saya untuk dan atasnama BPPD NTB. Kalau sudah begini dan terjadi apa-apa dikemudian hari, saya tidak akan bertanggungjawab
Mataram (Antaranews NTB) - Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, Fauzan Zakaria menyesalkan beredarnya surat undangan "Sales Mission Lombok NTB Tourism Board" ke Makassar dan Malang dengan mengatasnamakan BPPD NTB.

"Saya heran dan terkejut dengan beredarnya undangan itu. Justru saya baru tahu dari wartawan dan sejumlah asosiasi pariwisata yang mempertanyakan keabsahan undangan itu. Apalagi dalam undangan yang bertandatangan sebagai Ketua BPPD NTB adalah Farid Said. Padahal Ketua BPPD NTB itu, adalah saya (Fauzan Zakaria, red)," ujarnya di Mataram, Jumat.

Untuk diketahui, dalam undangan yang beredar Kamis, 20 Desember 2018 tersebut, berkop BPPD NTB. Sjurat undang itu ditujukan kepada lima asosiasi pariwisata di NTB, yakni ASITA, PHRI, ASPPI, INCCA dan PUTRI. Kelima asosiasi ini diundang untuk mengikuti kegiatan Sales Mission Lombok NTB Tourism Board ke Kota Makasar Sulawesi Selatan dan Malang, Jawa Timur.

Faozan menegaskan, dirinya tidak ingin bertanggungjawab bila ada pihak lain yang mengatasnamakan BPPD NTB. Temasuk bila ada upaya beberapa oknum yang mengatasnamakan BPPD NTB untuk mencairkan dana di Bank NTB selaku mitra pemerintah maupun undangan yang disebarkan kepada asosiasi yang mengatasnamakan BPPD NTB.

"Jadi bagaimana bisa ada surat, apalagi yang mencantumkan nama ketua selain nama saya untuk dan atasnama BPPD NTB. Kalau sudah begini dan terjadi apa-apa dikemudian hari, saya tidak akan bertanggungjawab," ucap Faozan.

Menurutnya, saat ini keanggotaan BPPD NTB, tengah dalam proses pengajuan penyegaran (restrukturisasi) kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB sebagai pejabat yang paling berwenang, mengangkat dan memberhentikan pengurus BPPD. Mengingat, hak pererogatif kepengurusan BPPD NTB ada di tangan gubernur maupun wakil gubernur. "Usulan restrukturisasi ini penting, mengingat dari sembilan orang pengurus BPPD NTB sudah banyak yang mengundurkan diri dan harus ditinjau ulang," jelas Faozan.

Ia mencontohkan, posisi Wakil Ketua BPPD NTB yang diembang Lalu Abdul Hadi Faisal. Sesuai surat yang diterima PHRI, sudah mengusulan nama lain sebagai perwakilan asosiasi di BPPD NTB. Hal yang sama juga pada posisi anggota BPPD NTB lainnya, yakni Sahnan. Di mana sesuai surat ASITA NTB yang bersangkutan diketahui tidak mewakili asosiasinya untuk duduk di BPPD NTB.

Sementara, dua orang anggota BPPD NTB, yakni Gufrarudin dan Wirajagat telah mengundurkan diri. Sedangkan perwakilan dari asosiasi penerbangan mundur dikarenakan pindah tugas.

"Kami juga mendapatkan berita ternyata Farid Said juga menjabat sebagai Sekretaris BPPD di provinsi lain yaitu Sulawesi Selatan. Kan ini kurang tepat," ungkap Fauzan.

Karena itu, praktis anggota BPPD NTB, menurut Faozan, saat ini hanya ada tiga orang, yakni Fauzan Zakaria selaku ketua dan M Nurhaedin serta Alfian Yusni.

"Oleh sebab itu, saat ini BPPD NTB tidak dapat mengambil keputusan apapun yang berkaitan dengan organisasi BPPD NTB," terangnya.

Berkaitan dengan itu semua, pihaknya sudah mengusulkan kepada Gubernur NTB untuk segera ditunjuk nama-nama pengganti guna mengisi kekosongan kepengurusan tersebut.

"Kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada insan dan pelaku pariwisata di daerah ini, selaku Ketua BPPD NTB, saya memohon maaf jika dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan dan informasi tentang BPPD NTB lebih banyak tentang kisruh yang tak henti berkaitan dengan unsur penentu kebijakan BPPD NTB," katanya. (*)