Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Marga Harun menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota tidak serius mengatasi persoalan banjir tahunan yang sering melanda Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima termasuk wilayah lain di daerah itu.
"Persoalan banjir ini adalah persoalan tahunan. Efeknya mengganggu aktivitas sosial kemasyarakatan sehingga perlu perhatian serius semua pihak. Semua elemen harus terlibat karena ini masalah krusial," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia melihat sejauh ini upaya masif dari Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi atau mencegah banjir tersebut, tidak ada. Kalau pun ada upaya, sifatnya hanya parsial berupa pemberian bantuan.
"Jadi kalau kita lihat sampai saat ini belum ada keseriusan pemprov dan pemda-pemda untuk mengatasi persoalan banjir ini," ujar politisi dari Dapil VI Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima ini.
Baca juga: Jalan di Sekotong Lombok Barat putus akibat banjir
Marga tidak memungkiri persoalan banjir khususnya di Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima ini, termasuk wilayah-wilayah lain di NTB akibat rusaknya fungsi hutan di wilayah setempat yang gundul akibat masifnya perambahan.
"Ini terbukti dalam kurun waktu lima atau enam tahun banjir gampang terjadi. Ini cukup parah, setiap musim hujan turun pasti banjir mengganggu rumah-rumah warga. Penyebabnya, hutan sudah gundul karena alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif," terangnya.
Menurut dia, seringnya banjir ini berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi warga dan lumpuhnya aktivitas pelayanan publik seperti jalan putus, jembatan roboh, dan dampak-dampak lainnya.
Oleh karena itu, salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan reboisasi kawasan hutan. Meski pun ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena membutuhkan waktu lama dan panjang dalam merestrukturisasi kondisi alam yang sudah parah.
"Ini menjadi tugas berat, pekerjaan rumah kepala daerah terpilih melakukan upaya pencegahan. Kalau pun pemerintahan saat ini tidak maksimal, dibutuhkan upaya lintas pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama mencarikan jalan keluar mengatasi masalah ini. Makanya kami mendesak Pj Gubernur dan bupati wali kota melakukan langkah penanggulangan selaku pemegang kebijakan harus membuat inovasi," katanya.
Baca juga: Walhi: Banjir Bima-Dompu dampak alih fungsi 30.000 hektare lahan perbukitan
Dalam beberapa hari terakhir sejumlah kabupaten kota baik di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok diterjang banjir saat memasuki musim penghujan.
BNPB mengonfirmasi bahwa total ada sebanyak 3.766 KK yang menjadi korban banjir akibat tingginya intensitas hujan dalam empat hari terakhir atau setidaknya sejak Kamis (19/12) malam di Kabupaten Dompu.
Para korban terdampak antara lain warga Desa Wawonduru, Baka Jaya, Matua, Simpasai, Kandai Dua di wilayah administrasi Kecamatan Woja. Kemudian di Kecamatan Dompu di Desa Dorr Bara, Mbawo, Monta Baru, hingga Kelurahan Potu, Bada, Karijawa dan Kelurahan Bali Satu.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Amri Nuryadin menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda wilayah Bima dan Dompu merupakan dampak alih fungsi 30.000 hektar lahan di kawasan perbukitan menjadi ladang jagung.
"Jadi, adanya alih fungsi puluhan ribu lahan ini yang menjadi penyebab bencana banjir di Bima-Dompu," kata Amri di Mataram, Senin (30/12).
Baca juga: Sebanyak 376 unit rumah di Bima terendam banjir
Menurut dia, pemicu adanya alih fungsi lahan secara masif ini berawal dari adanya program pemerintah daerah bernama Pijar (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) yang berjalan sejak tahun 2013.
"Artinya, alih fungsi lahan ini tidak kemudian menyalahkan petani, melainkan negara yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk mengelola hutan. Program Pijar ini sudah kebablasan," ujarnya.
Dari pendataan lapangan, Walhi dalam catatan terakhir tahun 2023 ada sekitar 200 ribu hektare dalam skala luas NTB 2,1 juta hektare kawasan hutan beralih fungsi menjadi ladang jagung. Alih fungsi lahan itu banyak terjadi secara masif di wilayah Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
Baca juga: Warga pesisir di Lombok diminta waspadai banjir rob
Baca juga: Para korban banjir di Lombok Tengah dapat bantuan logistik
Baca juga: Banjir dan tanah longsor terjang sejumlah wilayah di Kota Bima
DPRD nilai Pemprov NTB tidak serius atasi persoalan banjir tahunan
Arsip - Sekitar 600 rumah di Kecamatan Lambu dan Sanggar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terendam banjir akibat hujan deras, Senin (30/12/2024). ANTARA/Ady
