Rawan diselewengkan, KPK minta warga NTB kawal program MBG

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal program makan bergizi gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat.

"Saya kira program ini butuh pengawalan secara transparan dan terbuka ya. Jangan sampai program yang besar ini diselewengkan. Ini saya bicara secara umum," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup V KPK Dian Patria usai rapat koordinasi tata kelola pertambakan di NTB yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan program MBG yang belum dilaksanakan di NTB ini harus diawasi secara bersama-sama. Mengingat besaran dana yang dihabiskan dalam program ini cukup besar membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Ya ini harus diawasi ya," ucapnya.

Baca juga: Program MBG tahap pertama sasar 3 ribu perlajar di Lombok Tengah

Dian menyatakan bahwa aparat penegak hukum di NTB, juga memiliki tugas yang sama untuk mengawasi keberlangsungan program MBG itu. Dirinya pun menyarankan agar bahan pokok yang digunakan dalam pemberian MBG bagi siswa-siswi di NTB itu menggunakan makanan lokal NTB.

Secara detail kata Dian, belum menemukan penyebab keterlambatan penyelenggaraan program MBG di NTB, meski di beberapa simulasi sudah dilaksanakan. Dian juga belum melihat apa saja jenis menu makanan yang akan diberikan kepada siswa-siswi dalam program MBG itu.

"Tapi, saya kira paling bagus menggunakan makanan kearifan lokal NTB ya, seperti daun kelor. Itu paling sehat," katanya.

Baca juga: TNI siapkan tiga titik lokasi MBG di Lombok Timur

Sebelumnya program MBG secara serentak di NTB harus ditunda. Pejabat Sementara (Pjs) Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 1606/Mataram, NTB Kapten Infanteri Jamuhur mengatakan pihaknya belum dapat mengikuti pelaksanaan program MBG secara serentak skala nasional karena masih menunggu kedatangan sarana memasak dan kendaraan operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Informasi terakhirnya lagi diperjalanan, tidak bisa kami pastikan sampainya kapan, tetapi nanti kalau sudah sampai akan kami sampaikan," kata Kapten Inf Jamuhur di Mataram, Senin (6/1).

Dia menyampaikan untuk teritorial Kodim 1606/Mataram yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, sudah tersedia sedikitnya 180 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Untuk di kami (Kodim 1606/Mataram) itu kurang lebih untuk Mataram sekitar 50 dapur umum, kalau di Kabupaten Lombok Utara sekitar 30, kemudian kalau di Kabupaten Lombok Barat itu sekitar 100 dapur umum," katanya.

Untuk dapur umum yang berada di Kota Mataram, dia kembali menyampaikan segala kebutuhan sudah siap, tinggal menunggu sarana memasak dan mobil operasional dari BGN.

Baca juga: Puluhan koperasi di Lombok Tengah dilibatkan Program MBG
Baca juga: Legislator: Program MBG buka peluang pengusaha lokal di NTB
Baca juga: Anggota DPR RI Muazzim Akbar apresiasi program MBG di NTB