PBB minta subsidi bahan bakar fosil dipangkas

id Subsidi BBM,Energi fosil,Sekjen PBB,Transisi energi

PBB minta subsidi bahan bakar fosil dipangkas

Aktivis perubahan iklim menggantungkan spanduk di Tower Bridge saat aksi melawan krisis iklim di London, Inggris, Jumat (8/4/2022). Aksi protes tersebut menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Nicholson/rwa.

Abu Dhabi (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk proyek transisi energi.

“Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” ucap Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

Sidang Majelis Umum Ke-15 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) digelar untuk mempercepat transisi energi di tingkat global, terlebih di tengah terombang-ambingnya bahan bakar fosil akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam ketahanan energi, serta cuaca ekstrem di seluruh dunia.

Guterres mengingatkan agar transisi energi yang berlangsung juga memperhatikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak, seperti pihak yang berasal dari kelas pekerja dan berbagai komunitas di kalangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan terkini, Guterres menilai implementasi energi terbarukan berlangsung dengan pesat, disertai dengan harga energi yang terus menurun.

“Era energi bersih akan tiba,” ucap Guterres.

Baca juga: Memacu pertumbuhan ekonomi lewat transisi energi

Akan tetapi, negara-negara berkembang masih tertinggal dari proses tersebut, sehingga dibutuhkan percepatan dalam transisi energi bagi negara-negara berkembang. Adapun penyebab dari sulitnya transisi energi di negara-negara berkembang adalah masalah pembiayaan.

Sejak 2016, lanjut Gutteres, negara-negara berkembang hanya menerima satu dari lima dolar AS investasi global untuk energi bersih.

Baca juga: Indonesia butuh payung hukum khusus untuk energi terbarukan

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa kendala finansial harus mampu diatasi bersama-sama, yakni dengan cara meningkatkan kapasitas pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral, meningkatkan pembiayaan konsesi, dan mengambil langkah efektif terhadap utang.

“Kita juga membutuhkan harga karbon yang efektif dan inovasi-inovasi sumber pembiayaan,” ucap Guterres.