Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bupati Bima saat ini tengah melakukan upaya lobi strategis dalam rangka mempersiapkan fasilitas penampungan hasil panen jagung.
Musim panen raya jagung sudah di depan mata. Di Kabupaten Bima dan wilayah sekitarnya, para petani tengah bersiap memanen hasil kerja keras mereka berbulan-bulan.
Tapi di balik harapan akan panen melimpah, ada keresahan yang terus menghantui, apakah hasil panen itu akan benar-benar membawa kesejahteraan atau justru kembali menjadi cerita lama tentang harga jagung yang jatuh dan janji-janji politik yang tak ditepati?
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima kabarnya sedang melakukan lobi-lobi strategis untuk menghadirkan fasilitas penampungan jagung yang memadai.
Komitmen ini disampaikan berulang kali oleh Gubernur NTB, atau yang sering di sapa Miq Ikbal, yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan mencegah harga jagung jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tapi, bagi petani janji saja tak cukup.
Di banyak pertemuan dan obrolan para petani di media sosial, saya mendengar dan melihat ada satu nada yang sama dari para petani, mereka butuh aksi nyata. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji, terutama janji-janji saat momentum politik.
Yang mereka butuhkan saat ini bukan lagi pernyataan pers, tapi gudang penyimpanan jagung yang benar-benar ada dan bisa digunakan. Masalahnya, ini bukan sekadar soal tempat penyimpanan jagung, tapi ini soal posisi tawar.
Tanpa gudang, petani tidak punya pilihan selain menjual cepat ke tengkulak dengan harga murah, mereka terdesak oleh waktu dan cuaca. Mereka tahu mereka rugi, tapi mereka tak punya pilihan.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, juga disebut tengah mendorong realisasi fasilitas tersebut, tapi waktu terus berjalan, panen raya tinggal hitungan minggu. Jika janji itu tak kunjung terwujud, bukan hanya jagung yang akan kehilangan nilai, tapi juga kepercayaan petani yang makin tergerus.
Petani bukan minta dimanjakan, mereka hanya ingin keadilan, mereka ingin bekerja tanpa dihantui rasa takut akan jatuhnya harga jagung. Petani hanya ingin hasil panennya dihargai dengan wajar, mereka ingin negara hadir bukan hanya lewat baliho atau pidato, tapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung pada kebutuhan petani.
Kalau kita bicara soal ketahanan pangan, maka kita harus memulai dari petani. Mereka adalah garda terdepan. Tanpa mereka tak ada jagung, tak ada pangan, tak ada stabilitas. Kebutuhan mereka bukan sekadar urusan teknis, tapi soal keberpihakan.
Tentu harapannya janji Gubernur NTB dan Bupati Bima bisa ditepati. Suara petani bukan sekadar data statistik, mereka berbicara itu datang dari pengalaman pahit yang tidak tertulis di laporan resmi.
Semoga panen tahun ini bukan hanya membawa hasil yang banyak, tapi juga kepercayaan baru jika pemerintah benar-benar menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada petani.
*) Penulis adalah Ketua Umum HmI MPO Komisariat FTK UIN Mataram
