Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Trenggono menjelaskan bahwa setiap kegiatan di wilayah laut dan pesisir harus memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Saat ditemukan terjadi pelanggaran, maka perusahaan tersebut akan mendapat sanksi administrasi hingga penutupan usaha.
"Kalau misalnya itu dilakukan karena kepentingan ekonomi, pengembangan ekonomi ya harus kita dorong. Tapi kalau wilayah-wilayah harus menjadi konservasi, itu tentu harus kita jaga. Sanksinya ditutup. Didenda, ditutup," ujar Trenggono, di Jakarta, Selasa.
Penerapan KKPRL sendiri menjadi bagian yang sangat penting untuk perencanaan ruang dan realisasi investasi di laut. Menurutnya, hal ini dapat memberikan kepastian bagi para pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Setiap daerah diharapkan memiliki perencanaan ruang laut, seperti zona konservasi, industri, reklamasi hingga pariwisata maritim.
"Kalau ini kita bisa lakukan dan kemudian inline antara pusat dan daerah, saya memiliki keyakinan Indonesia ke depan akan bisa memberikan kontribusi yang besar, khususnya pada perubahan iklim," kata Trenggono.
Baca juga: Menteri Investasi memastikan industri dan hilirisasi rumput laut difokuskan
Pada sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mengembangkan ocean big data, yang bertujuan untuk memonitor aktivitas di pemanfaatan ruang laut.
Ocean big data merupakan kumpulan data masif yang berasal dari berbagai sumber terkait lautan. Data ini dikumpulkan menggunakan berbagai teknologi, seperti satelit, drone laut, drone udara, sensor, satelit komunikasi, dan satelit nano.
Baca juga: Menteri KKP Trenggono tekankan pentingnya pengawasan efektif di sektor perikanan
Data yang terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang penting bagi pengelolaan laut. Trenggono berharap bahwa teknologi ini mampu memperkuat pengawasan pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan baik yang legal maupun ilegal di perairan Indonesia.
"Ocean big data ini sekarang kita tujuannya untuk memonitor mana aktivitas di laut yang bisa kita deteksi, tapi tidak dilaporkan kepada kita. Kemudian, akan kita lihat kalau di situ zona konservasi, tentu kita akan larang," katanya pula.
