NTB dan Jatim dorong penguatan pelayanan dan perlindungan PMI

Surabaya, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen bersama dalam memberikan pelayanan prima dan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negeri.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Jawa Timur sekaligus Plt Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja LTSA Jatim, Purwanti Utami mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 79 ribu PMI asal Jawa Timur yang bekerja di luar negeri, sementara NTB termasuk di antara provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja migran melalui Jawa Timur.

"Banyak warga NTB yang berangkat menjadi PMI lewat Jawa Timur. Penempatan PMI ini juga berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran di daerah," ujar Purwanti disela-sela menerima rombongan dari NTB dipimpin oleh Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Safrudin bersama Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans NTB, Pradiptha Himawan Putra dan sejumlah wartawan NTB di Surabaya, Jatim, Kamis.

Ia mengakui, sebagian besar pekerja migran asal Jawa Timur masih didominasi sektor informal. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana ke depan SDM bisa masuk ke jabatan formal seperti konstruksi atau sektor profesional lainnya.

"Hingga September 2025, sekitar 44 ribu pekerja asal Jatim telah diberangkatkan ke berbagai negara. Itu masih dominan sektor informal," kata Purwanti.

Baca juga: DPRD NTB rancang koperasi khusus pekerja migran masuk Raperda PMI

Menurutnya, upaya perlindungan terhadap PMI di Jatim diperkuat melalui keberadaan LTSA yang mengintegrasikan empat layanan utama terdiri loket gabungan dari berbagai instansi, mulai dari BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga layanan Imigrasi.

"Prinsip one day service benar-benar kami jalankan," ucapnya.

Selain itu Jatim, kata dia, juga memiliki helper desk di Bandara Juanda untuk mendata kepulangan PMI sekaligus mendeteksi potensi persoalan yang mungkin muncul. Selain menjadi daerah asal pekerja migran, Jatim juga berfungsi sebagai embarkasi sekaligus debarkasi bagi PMI dari berbagai provinsi, termasuk NTB.

"Kami melayani lintas provinsi. Karena itu, banyak persoalan PMI dari daerah lain juga ikut kami bantu selesaikan," terang Purwanti.

Baca juga: Sebanyak 37 donatur PMI dari 18 negara visitasi mitigasi bencana di Lombok

Di sisi lain, Jatim menghadapi tantangan besar terkait masih adanya keberangkatan PMI secara tidak prosedural. Pemerintah setempat terus memperkuat pengawasan serta memasifkan sosialisasi agar calon pekerja migran menempuh jalur resmi.

"Kami terus dorong pemberangkatan yang legal, karena keselamatan dan perlindungan PMI menjadi prioritas utama," tegasnya.

Atas berbagai inovasi dan komitmen tersebut, Jatim beberapa kali meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Award sebagai provinsi dengan sistem pelayanan pekerja migran terbaik.

Baca juga: Seorang jenazah PMI asal Belanting NTB dipulangkan dari Malaysia

Sementara Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Safrudin mengatakan kunjungan jajaran Pemprov NTB ke Jatim ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar provinsi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi PMI yang bekerja ke luar negeri.

"Baik NTB maupun Jatim memiliki sejarah yang sama sebagai daerah dengan mobilitas pekerja migran tinggi, sekaligus memiliki komitmen yang sama untuk memastikan mereka berangkat dan pulang dengan aman serta bermartabat," katanya.

Baca juga: Jumlah remitansi PMI asal NTB 2025 capai Rp76 miliar