KPK periksa Gus Alex soal kerugian negara

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Ishfah Abidil Aziz alias Gus Alex soal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.

"Pemeriksaan hari ini fokus berkaitan dengan perhitungan kerugian negara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun, konstruksi yang digunakan dalam kasus tersebut adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yaitu dugaan kerugian keuangan negara.

"Sehingga dalam proses pemeriksaannya hari ini dilakukan secara intensif oleh auditor BPK," ungkap Budi.

Budi menyampaikan pemeriksaan Gus Alex hari ini juga untuk melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Sebab, KPK juga sudah memeriksa pihak-pihak lain, di antaranya penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), asosiasi maupun pihak-pihak di Kementerian Agama, termasuk untuk penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK.

"Selain itu, untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang juga dilakukan di hari-hari sebelumnya sebagian dilakukan oleh penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah diperoleh sebelumnya sehingga bukti yang ditemukan dalam perkara ini menjadi lebih kuat," ucap Budi.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Baca juga: Gerindra gelar mahkamah kehormatan bahas kasus Bupati Pati

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.