Jakarta (ANTARA) - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dilepaskan dari sorotan lembaga pemeringkat global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar keuangan Indonesia.

Penilaian MSCI yang menyoroti aspek likuiditas, kedalaman pasar, serta konsistensi kebijakan telah memicu kehati-hatian investor, khususnya investor institusional asing.

Dampak hal tersebut terasa nyata pada arus modal keluar (capital outflow) dan tekanan berkelanjutan terhadap pergerakan IHSG, yang tidak hanya mencerminkan sentimen pasar jangka pendek, tetapi juga kekhawatiran terhadap kredibilitas ekosistem pasar modal nasional.

Situasi tersebut berkembang menjadi persoalan kepercayaan (confidence issue) yang lebih luas ketika dinamika pasar direspons dengan perubahan di level kepemimpinan. Mundurnya Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sinyal bahwa tekanan pasar telah bertransformasi dari isu teknis menjadi isu tata kelola dan kepemimpinan kelembagaan.

Bagi pelaku pasar, pergantian ini bukan sekadar soal figur, melainkan mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki koordinasi, komunikasi kebijakan, serta arah penguatan pasar modal ke depan.

Dalam konteks inilah, upaya pemulihan pasar bursa tidak cukup hanya mengandalkan stabilisasi indeks atau kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif. Yang dibutuhkan adalah jalan pemulihan yang kredibel, terukur, dan mampu mengembalikan kepercayaan investor secara berkelanjutan.

Pemulihan tersebut harus berangkat dari pembenahan struktural pasar, penguatan tata kelola, serta kepastian regulasi yang selaras dengan standar global, sehingga pasar modal Indonesia tidak hanya pulih secara teknis, tetapi juga kembali dipandang layak dan dipercaya sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Tekanan indeks

Secara grafik tren, pergerakan IHSG dalam rentang waktu akhir Januari menunjukkan pola yang khas pada kondisi pasar yang mengalami stress testing. Grafik tren harga yang semula menunjukkan pola konsolidasi dengan volume perdagangan yang relatif normal, setelah pengumuman peringatan dari MSCI, memperlihatkan penurunan tajam gap down, dan membuat lonjakan tekanan jual di awal sesi perdagangan.

Volume perdagangan yang melonjak signifikan pada hari-hari tersebut menunjukkan dominasi aksi jual menjadi sebuah sinyal bahwa likuiditas pasar sedang dipengaruhi oleh penawaran yang jauh lebih tinggi daripada permintaan.

Dalam analisis teknikal, lonjakan volatilitas yang terlihat pada grafik harian IHSG mencerminkan apa yang dalam teori pasar modal disebut sebagai volatility clustering yakni sebuah fenomena di mana periode volatilitas tinggi cenderung berkelompok dan diikuti oleh periode volatilitas tinggi lainnya.

Fenomena ini sering diamati di pasar saham dunia selama fase ketidakpastian tinggi, termasuk saat krisis global. Riset akademik pada pasar ASEAN menunjukkan bahwa ketika pasar menghadapi krisis eksternal, parameter volatilitas seperti persistence (ketekunan volatilitas) dan asymmetry (asimetri dalam reaksi pasar terhadap berita positif dan negatif) meningkat, memperpanjang periode pergerakan ekstrim.

Pergerakan indeks tidak terjadi dalam isolasi. Kajian dari International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science menunjukkan bahwa hubungan antara free float dan likuiditas saham di BEI bersifat positif: saham dengan free float lebih tinggi cenderung memiliki likuiditas yang lebih kuat, yang pada gilirannya dapat memperkecil dampak tekanan harga saat terjadi jual besar-besaran.

Artinya, struktur pasar yang lebih terbuka cenderung mampu menyerap guncangan eksternal dengan lebih baik.

Dalam konteks teori investasi, hubungan free float dan likuiditas sesuai dengan prinsip market microstructure yang menjelaskan bahwa jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan dapat mempengaruhi biaya transaksi, bid-ask spread, dan kedalaman pasar.

Dengan prinsip ini, pasar yang memiliki free float rendah rentan terhadap liquidity dry-ups yaitu kondisi di mana pasar sulit menahan volatilitas karena tidak ada cukup counterparty dalam setiap transaksi yang pada akhirnya memperbesar dampak aksi jual besar.

Guncangan lembaga

Gejolak pasar modal tidak berhenti pada grafik dan angka. Ketika tekanan belum sepenuhnya mereda, langkah mengejutkan datang dari pucuk pimpinan pasar: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Presiden Direktur BEI menyampaikan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kondisi pasar.

Momen tersebut diperkuat oleh pengunduran tiga pejabat senior OJK lainnya, langkah yang merupakan fenomena jarang dalam sejarah pasar modal Indonesia dan mencerminkan tingkat keprihatinan yang tinggi di tengah gejolak.

Perubahan mendadak di tingkat kepemimpinan ini mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, bagi sebagian investor, tindakan tersebut bisa dipandang sebagai sinyal akuntabilitas dan keseriusan otoritas dalam merespons isu transparansi pasar.

Di sisi lain, bagi analis pasar yang memandang stabilitas institusional sebagai pilar kepercayaan investasi, perubahan yang tiba-tiba justru menambah ketidakpastian terutama ketika pasar sudah berada dalam fase sensitif terhadap ekspektasi dan persepsi risiko.

Dalam teori perilaku pasar (behavioral finance), berita semacam itu dapat memperkuat loss aversion yaitu kecenderungan investor merespons berita buruk dengan intensitas yang lebih besar dibandingkan berita baik. Ketika perubahan kepemimpinan terjadi bersamaan dengan tekanan harga yang tajam, investor cenderung bereaksi berlebihan, memperluas ruang volatilitas dan arus modal keluar.

Hal dimaksud sejalan dengan temuan dari literatur akademik yang menunjukkan bahwa berita negatif yang tak terduga dapat memperbesar risk premium yang diminta oleh investor, sehingga mendorong harga aset turun lebih dalam. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pasar saham. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah yang terlihat dalam beberapa hari mencerminkan meningkatnya persepsi risiko.

Jalan pemulihan

Dalam menghadapi tekanan otoritas pasar, pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang bersifat fundamental. Pertama, pemerintah berkomitmen mempercepat reformasi untuk meningkatkan persyaratan free float menjadi sekitar 15 persen, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar serta memenuhi ekspektasi standar global yang diusung oleh MSCI dan lembaga internasional lainnya.

Teori institutional economics menerangkan bahwa kualitas institusi termasuk keterbukaan informasi dan aturan perdagangan yang jelas merupakan faktor penting dalam menarik modal asing dan menciptakan pasar yang efisien. Ketika institusi kuat dan transparan, biaya transaksi turun, risiko informasi asimetris berkurang, dan pasar menjadi lebih mudah diakses oleh investor global.

Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian dunia bahwa pasar dengan free float yang tinggi cenderung memiliki likuiditas lebih kuat dan risiko liquidity dry-ups yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah meningkatkan porsi investasi institusi domestik seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi dari sekitar 8 persen menjadi hingga 20 persen, sebuah strategi yang dirancang untuk memperluas basis investor domestik agar pasar menjadi lebih stabil terhadap arus modal global.

Langkah berikutnya adalah memperbaiki keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk integrasi informasi dari sistem kustodian dan bursa untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam indeks global seperti MSCI mencerminkan realitas pasar. Perbaikan ini penting untuk menutup ketimpangan antara data formal dan praktik pasar yang selama ini menjadi salah satu akar kekhawatiran indeks global.

Perbaikan struktural ini mencerminkan pemahaman bahwa stabilitas jangka panjang pasar modal tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonominya sendiri, tetapi bagaimana pasar dipandang oleh komunitas investasi global.

Turbulensi pasar modal Indonesia pada awal 2026 menjadi pengingat bahwa reliabilitas pasar tidak hanya dalam angka IHSG tetapi dalam struktur, transparansi, dan persepsi global yang menentukan kepercayaan investor.

 

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

 

COPYRIGHT © ANTARA 2026