"Total petugas Sensus Ekonomi 2026 di NTB sebanyak 5.201 orang. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak, sementara Kota Bima paling sedikit,"

Dompu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengerahkan 5.201 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan jumlah petugas terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.339 orang, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Bima dengan 133 orang.

"Total petugas Sensus Ekonomi 2026 di NTB sebanyak 5.201 orang. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak, sementara Kota Bima paling sedikit," katanya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Pendopo Bupati Dompu, Selasa.

Menurut Wahyudin, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan selama tiga hari untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar statistik dan menghasilkan data berkualitas.

"Seluruh petugas sudah dibekali pelatihan agar mampu melaksanakan pendataan secara profesional sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan SE 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menugaskan BPS menyelenggarakan tiga sensus nasional secara berkala, yakni Sensus Penduduk pada tahun yang berakhir angka nol, Sensus Pertanian pada tahun yang berakhir angka tiga, dan Sensus Ekonomi pada tahun yang berakhir angka enam.

SE 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan digelar setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu perbedaan utama SE 2026 dibandingkan sensus ekonomi sebelumnya adalah cakupan pendataan yang juga meliputi sektor pertanian.

"Pada sensus ekonomi sebelumnya sektor pertanian tidak dicakup karena sudah ada Sensus Pertanian tersendiri. Namun pada SE 2026 seluruh aktivitas ekonomi masyarakat akan dicatat, termasuk sektor pertanian, karena itu merupakan amanat undang-undang," katanya.

Wahyudin berharap, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan mampu menghasilkan data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Baca juga: Gubernur NTB mengajak warga sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Baca juga: Konsentrat kuasai 94 persen nilai ekspor NTB bulan April 2026
Baca juga: NTB alami inflasi tahunan 3,78 persen bulan Mei 2026
 



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026