Lombok Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan perubahan desil kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan hal yang dinamis.

"Perubahan tersebut dapat terjadi seiring adanya pemutakhiran data dari berbagai sumber," kata Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur Sri Endah Wardanti di Lombok Timur, Jumat.

Ia mengatakan DTSEN tidak hanya bersumber dari data BPS, karena data tersebut merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang kemudian dipadankan dan diolah kembali.

"Jadi sumber data pemutakhiran dari DTSEN ini bukan hanya dari BPS, tetapi dari berbagai macam sumber," ujarnya.

Menurutnya, sumber data tersebut antara lain berasal dari Kementerian Sosial, PLN, BPJS, serta berbagai pendataan yang dilakukan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya.

"Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipadukan dan diperbarui secara berkala," katanya.

Baca juga: Farmers' terms of trade reaches 129.19 in August 2026 : BPS

Ia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan secara periodik setiap tiga bulan dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dikumpulkan serta data tersebut kemudian diolah kembali, sehingga posisi atau peringkat kesejahteraan keluarga dapat berubah.

"Perubahan desil tidak serta-merta disebabkan oleh pelaksanaan sensus ekonomi, karena sensus itu masih berjalan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan desil saat ini," jelasnya.

Ia menerangkan DTSEN pada dasarnya merupakan hasil integrasi dari sejumlah sumber data utama, yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: Tembaga mendominasi 93,55 persen ekspor NTB pada Juli 2026

Dalam proses penentuan desil, kata dia, kondisi keluarga tidak hanya dilihat dari satu indikator seperti pendapatan, kepemilikan sawah, rumah, kendaraan, maupun penggunaan listrik.

Desil ditentukan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang mencakup sekitar 39 variabel antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar, aset, konsumsi, listrik, pendidikan, status pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas.

"Desil itu bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan," ucap Sri Endah Wardanti.

Secara konsep, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Seluruh keluarga diperingkat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.

Dalam pembagian tersebut Desil 10 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi, sedangkan Desil 1 berada pada kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah.

"Karena menggunakan peringkat relatif, posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika terdapat pembaruan data pada keluarga lain maupun pada keluarga itu sendiri," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026