FUNGSI PENYULUHAN DI NTB KURANG OPTIMAL

Mataram, 16/11 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi menilai fungsi penyuluhan di daerah ini kurang optimal karena penyelenggara melakukannya dengan persepsi, pendekatan dan sistem yang berbeda.

"Penyuluhan yang diberika tidak terintegrasi karena tidak berdasarkan pada filosofi dan prinsip penyuluhan yang sama," katanya dalam sambutan dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H. Muhammad Nur pada rapat koordinasi teknis penyuluhan di Mataram, Senin.

Ia menilai masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi tidak produktif, efektif dan efisien.

"Selain itu penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun belum jelas keserasian tata hubungan kerjanya," kata dia.

Menurut dia petugas penyuluhan juga tersebar di masing-masing instansi teknis, bahkan banyak yang beralih fungsi menjadi pejabat struktural atau mengerjakan tugas-tugas administrasi.

"Akibatnya keterampilan dan kompetensi penyuluh tidak berkembang sesuai perkembangan teknologi," katanya.

Selain itu, kata dia, terbatasnya upaya peningkatan kapasitas penyuluh dan usia penyuluh banyak yang menjelang pensiun, sedangkan pengangkatan/rekrutmen tenaga baru sangat terbatas.

Kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten/kota dan lapangan sangat bervariasi, namun belum mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 16/2006, sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung operasional penyelenggaraan dan penyediaan sarana/prasarana penyuluhan masih sangat terbatas.

"Ke depan diharapkan penyelenggaraan penyuluhan harus mengakomodasikan aspirasi, harapan, kebutuhan, dan potensi serta peran aktif petani dan pelaku usaha lainnya," katanya.

Penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan didasari pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Penyelenggaran penyuluhan akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antardepartemen mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu sistem penyuluhan yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan.

"Terkait dengan telah terbentuknya sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB, saya berharap adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan penyuluhan lintas sektor dan lintas komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan pangan," katanya.(*)