Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menetapkan status darurat kekeringan meski wilayah terdampak kekeringan terus bertambah.
"Kita akan rapat koordinasi khusus dulu, dengan OPD provinsi terkait dan BPBD kabupaten/kota, NGO seperti PMI dan kita akan meminta BMKG memberikan penjelasan detailnya, baru kabupaten/kota keluarkan tanggap darurat dan kemudian kita provinsi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, hingga saat ini pendistribusian air bersih di daerah-daerah yang dilanda kekeringan terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dibantu Dinas Sosial Provinsi NTB, termasuk, melakukan pendataan wilayah yang terdampak kekeringan.
"Kami akan bergerak setelah ada penetapan status tanggap darurat, namun sampai saat ini belum ada kabupaten/kota yang membuat surat keputusan (SK) tanggap darurat," ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD NTB jumlah desa yang terdampak kekeringan menjadi 302 desa yang tersebar di 69 kecamatan dan sembilan kabupaten/kota dengan wilayah terparah berada di Lombok Tengah dengan 83 desa, Sumbawa 42 desa, Lombok Timur 37 desa, Bima 36 desa, Dompu 33 desa, Lombok Barat 25 desa, Lombok Utara 20 desa, dan Sumbawa Barat serta Kota Bima sama-sama 13 desa/kelurahan.
"Jumlah kepala keluarga (KK) yang turut terdampak sebanyak 185,708 KK atau 674,017 jiwa," katanya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis dari bulan Juli hingga Agustus, hari tanpa hujan (HTH) di NTB akan cukup panjang di beberpa wilayah, untuk Pulau Sumbawa hampir merata HTH antara 30 - 60 hari, bahkan ada wilayah yang antara 30 - 70 hari. Sementara di pulau Lombok antara 20 - 30 hari, kecuali Lombok bagian selatan bisa HTH nya antara 30 - 60 hari.
NTB belum menetapkan darurat kekeringan
Infografis wilayah kekeringan yang melanda sembilan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. (ANTARA/Nur Imansyah).
