"Program GLG di wilayah NTB akan berakhir dan hari ini merupakan babak baru untuk membangun kemitraan menuju NTB bersaing," kata Koordinator GTZ di Provinsi NTB, DR Astia Dendi, pada pembukaan lokakarya penutupan proyek GTZ di wilayah NTB, yang digelar di Mataram, Rabu.
Lokakarya itu mengedepankan upaya membangun kemitraan Indonesia-Jerman menuju NTB bersaing seperti berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam pelaksanaan program GLG yang berkelanjutan di NTB.
Dendi mengatakan, pelaksanaan proyek GLG dalam kurun waktu tiga tahun perlu dievaluasi karena akan dijadikan rekomendasi oleh GTZ untuk menyusun skema proyek kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB di masa mendatang.
Program peningkatan kapasitas pemerintah daerah itu akan berlanjut di 2010 namun dan akan ada kegiatan tambahan yakni peningkatan kapasitas pelayanan publik.
"Proyek GTZ di masa mendatang harus tetap selaras dengan agenda pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masing-masing pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut Dendi, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ) melalui GTZ mendukung pelaksanaan proyek Advisory Service Support for Decentralization (ASSD) di berbagai tingkatkan pemerintahan di Indonesia.
Proyek ASSD memfokuskan dukungannya pada proses partisipatif perumusan kebijakan desentralisasi di tingkat pusat, sementara proyek GLG mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Proyek LGL mengarah kepada upaya memfasilitasi penerapan berbagai prosedur yang lebih baik (inovatif, partisipatif, transparan dan akuntabel) dalam penyediaan pelayanan publik, proses perencanaan dan penganggaran serta manajemen kebencanaan.
Salah satu daerah pelaksanaan proyek LGL yakni Provinsi NTB yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Nomor 7 tahun 2007 antara Pemprov NTB dengan pihak GTZ, dengan rentang waktu pelaksanaan sejak 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 2009.
MoU itu lebih fokus pada sektor-sektor pemerintahan dan pelayanan publik di NTB terutama dalam hal tata kelola pengembangan ekonomi lokal, perencanaan dan penganggaran pembangunan jangan menengah, penilaian kinerja pemerintah daerah dan kerja sama antardaerah.
Hal-hal lainnya yang dikerjasamakan yakni perencanaan tata ruang, institusional prosedur konsultasi publik dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan daerah bersama masyarakat.
"Ada juga kegiatan penguatan kapasitas pelayanan publik di pemerintahan kabupaten/kota, isu lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, penguatan partisipatif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Abdul Malik, yang mewakili Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir, yang sedianya akan menghadiri acara itu, mengatakan, GTZ telah banyak beri kontribusi kepada pemerintah daerah di NTB.
Namun, Malik berharap program GTZ tidak hanya berakhir di tahun 2009, tetapi dapat dilanjut pada tahun 2010 mendatang setelah proyek tahap pertama dievaluasi.
"Kontribusi GTZ cukup signifikan dan kami mengharapkan proyek peningkatan kapasitas pemerintahan daerah itu dapat dilanjutkan lagi di tahun 2010 atau 2011," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
