DPRD minta Pemprov NTB memaksimalkan bantuan permodalan UMKM

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, H. A Rahman meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memaksimalkan bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, sehingga bisa menumbuhkan geliat usaha kecil di tiga wilayah tersebut.

"Hampir rata-rata kelompok masyarakat yang mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sangat berharap akan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB guna menunjang aktivitas perekonomian mereka," ujarnya di Mataram, Rabu.

Menurutnya, tingginya permintaan masyarakat terhadap bantuan permodalan tersebut, telah dimasukan kedalam catatan penting hasil reses yang dilakukannya untuk diperjuangkan pada APBD Perubahan 2020. Sebab, diakuinya perhatian pemerintah provinsi terhadap perkembangan UMKM di tiga wilayah tersebut dirasa masih kurang. Sehingga, banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk mencari bantuan modal dari "Bank Subuh" yang bunganya tinggi.

"Bila perlu semestinya pemerintah dapat juga mendorong terwujudnya koperasi syariah guna ikut membantu aspek permodalan masyarakat kedepannya dan juga dapat berfungsi sebagai alat memangkas terjeratnya masyarakat dari jeratan pinjaman "Bank Subuh" yang makin marak terjadi di daerah," tegas mantan Wakil Wali Kota Bima itu.

Selain permintaan terhadap bantuan UMKM, menurutnya, permintaan yang paling menonjol dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya adalah permintaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi Masjid.

"Dua aspek itu yang paling menonjol disuarakan oleh masyarakat di Dapil VI saat kami menggelar reses beberapa waktu lalu," terang Aji Man sapaan akrabnya.

Permintaan-permintaan lain juga menurutnya ikut disuarakan seperti bantuan alat-alat pertanian, perbaikan drainase, jalan usaha tani serta permintaan bantuan lainnya.