Mataram, 16/4 (ANTARA) - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia akan menggelar pertemuan regional Gugus Tugas Anti "Trafficking" (perdagangan manusia).
Kepala BPPKB NTB Hj Baiq Ratningdiah di Mataram, Jumat mengatakan, acara yang akan diikuti sekitar 100 peserta dari Provinsi Bali, NTT dan tuan rumah NTB serta utusan dari beberapa negara itu akan dilaksanakan 19 hingga 21 April 2010, juga dihadiri Kedubes Prancis, Malaysia dan Timor Leste.
"Dipilihnya NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan regional tersebut, karena di daerah ini ditemukan beberapa korban trafficing juga, seperti kasus paedofilia dan pekerja di bawah umur, antara lain kasus sebuah kafe di Lombok yang mempekerjakan perempuan di bawah umur," ujarnya.
Ia mengatakan, beberapa bulan lalu BPPKB NTB bekerja sama dengan aktivis LSM dari Lembaga Demokrasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) telah memulangkan empat perempuan dibawah umur asal Banten yang dipekerjakan di sebuah kafe di daerah ini.
Selain itu kerap terjadi kasus pengiriman TKI di bawah umur asal daerah ini ke luar negeri.
Menurut dia, selama tahun 2009 terungkap 108 kasus trafficking, karena itu NTB dijadikan proyek percontohan penanganan kasus perdagangan manusia tersebut.
Pada pertemuan regional Gugus Tugas Anti Trafficking tersebut akan ditampilkan 16 pemakalah, antara lain dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar).
Kementerian Koordinator Kesejahterataan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Kejaksaan Agung dan Interpol.
"Dari pertemuan tersebut kita mengharapkan berbagai masukan dalam rangka penanganan kasus trafficking yang terjadi di beberapa provinsi di tanah air, sehingga jumlah kasus bisa ditekan sekecil mungkin," ujarnya.(*)