Mataram, 24/4 (ANTARA) - Barisan Kehormatan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang dibentuk sejumlah tokoh lintas politik, etnis dan agama minta seluruh bupati dan wali kota lebih progresif mengembangkan daerahnya.
Ketua Umum Barisan Kehormatan Rakyat (BKR) NTB H Mesir Suryadi di Mataram, Sabtu, mengatakan semua bupati dan wali kota di daerah harus lebih progresif mengembangkan daerah, kalau hanya bergantung kepada pemerintah pusat akan sulit maju.
"Selama ini kabupaten dan kota maupun provinsi hanya mengandalkan dana dari pusat setiap tahun. Untuk membiayai pembangunan di daerah selalu minta dari pusat, padahal seharusnya anggaran baik yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) hanya dijadikan stimulan," kata tokoh NTB yang mantan anggota DPR.
Untuk memajukan NTB, katanya, daerah perlu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan mendatangkan investor sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan usaha di daerah ini, mereka juga harus diberikan kemudahan membuka usaha.
Menurut Mesir Provinsi Bali mencapai kemajuan pesat antara lain karena banyak investor yang membuka usaha di daerah tersebut, sehingga membuka lapangan pekerjaan.
"Selama ini lulusan SMP, SMA, diploma dan sarjana di NTB kebingungan mencari pekerjaan, mereka terpaksa mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri," katanya.
Ia mengatakan para TKI yang bekerja di luar negeri itu mendapat predikat sebagai pahlawan devisa, namun peningkatan kemampuan para calon tenaga kerja kurang mendapat perhatian serius.
Mesir mengatakan selama ini TKI asal NTB sebagian besar menjadi tenaga kerja kasar di luar negeri, antara lain menjadi pekerja ladang kelapa sawit di Malaysia dan penatalakasana rumah tangga (PLRT) di Arab Saudi.
"Ini disebabkan kualitas tenaga kerja asal NTB masih relatif rendah baik dari segi pendidikan maupun keterampilan. Karena itu BKR akan berupaya membantu pemerintah daerah mencari solusi terbaik khususnya meningkatkan kualitas tenaga kerja," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
