Polhukam / Rabu, 21 November 2018 19:37 Wib
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memberi atensi laporan Baiq Nuril, mantan staf tata usaha SMAN 7 Mataram yang mengalami pelecehan seksual dari mantan Kepala Sekolah ...
Polhukam / Rabu, 21 November 2018 19:35 Wib
Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat menunda eksekusi Baiq Nuril Maknun menyusul keputusan penundaan oleh Kejaksaan Agung karena demi hukum, kemanusiaan dan ...
Polhukam / Rabu, 21 November 2018 16:32 Wib
Mataram (Antaranews NTB)- Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, menyiapkan dokumen telaah staf terhadap H Muslim yang menjadi pelapor dalam kasus Baiq Nuril Maknun yang terjerat kasus ...
Polhukam / Rabu, 21 November 2018 10:40 Wib
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat KhatibulUmam Wiranu menilai rencanaKementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah pada tahun 2019, dari ...
Polhukam / Rabu, 21 November 2018 2:09 Wib
Terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus yang ...
Polhukam / Rabu, 21 November 2018 2:08 Wib
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dukungan Presiden Jokowi untuk kasus Nuril merupakan dukungan dan keberpihakan terhadap ...
Polhukam / Selasa, 20 November 2018 17:54 Wib
Wali Kota Mataram Ahyar Abduh memberikan atensi terhadap kasus Baiq Nuril Maknun yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Terhadap ...
Polhukam / Senin, 19 November 2018 19:46 Wib
Kejaksaan Agung menunda eksekusi Baiq Nuril Maknun, guru honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, korban pelecehan namun terjerat UU Informasi Transaksi Elektronik dan ...
Polhukam / Senin, 19 November 2018 14:38 Wib
Kapolsek Pringkuku Iptu Sunaryo mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus seorang turis asal Jepang, Hirakawa Ryuici (74) yang ditemukan tewas tenggelam di Pantai ...
Polhukam / Senin, 19 November 2018 13:36 Wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Baiq Nuril bisa mengajukan grasi ke dirinya sebagai kepala pemerintahan bila merasa belum mendapat keadilan dari putusan ...
