#BIROKRASI

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Pemerintah Kabupaten Dompu menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank NTB Syariah tentang pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, di Aula Utama Kantor Pusat Bank NTB Syariah, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan rencana kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) anggaran 2026, secara struktur ...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari Perum di bawah Kementerian BUMN ...

Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan ...

Permenpan RB no 90 tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Permenpan RB no 5 tahun 2024, adalah bukti keinginan baik pemerintah mengelola seluruh sumberdaya birokrasi dan SDM yang dimiliki untuk ...

Di sebuah ruang rapat sederhana di Taliwang, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah,menatap deretan grafik keuangan yang menurun tajam di layar proyektor. Tahun 2026 menjadi tahun yang tidak ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat dan memastikan efisiensi Transfer ...

Belanja Tak Terduga (BTT) sejatinya dirancang sebagai instrumen cepat pemerintah daerah dalam merespons keadaan darurat, bencana alam, krisis kesehatan, atau kejadian luar biasa. Namun di Nusa ...