Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan rencana kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) anggaran 2026, secara struktur pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.429 triliun.
"APBD Lombok Tengah 2026 diproyeksikan Rp2.429 triliun," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat sidang paripurna di kantor DPRD Lombok Tengah, Selasa.
Ia mengatakan APBD Lombok Tengah 2026 itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp490 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1.912 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26 miliar lebih.
"Sedangkan alokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.398 triliun," katanya.
Selanjutnya berdasarkan selisih antara proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026 terdapat selisih surplus anggaran Rp31 miliar .
"Surplus ini akan dimanfaatkan melalui pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka.pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman yang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah," katanya.
Baca juga: Pembahasan rancangan perubahan APBD 2025 Lombok Tengah tuntas
Ia mengatakan berbekal pengalaman dan pencapaian pada periode sebelumnya, pihaknya akan melangkah dengan rencana yang jauh lebih terukur, dengan tema pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang diusung pada 2026 yaitu “membangun fondasi Masmirah melalui sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan berkelanjutan dan penurunan kemiskinan”.
"Tema ini akan menjadi payung bagi 6 prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah," katanya.
Adapun tema itu meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem layanan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat.
Baca juga: Semester I 2025, Serapan APBD Lombok Tengah tembus 48 persen
Kemudian penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan lembaga koperasi kualitas infrastruktur dasar dan penunjang guna pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.
"Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial," katanya.
Ia berharap agar rancangan kebijakan umum APBD ini dapat segera dibahas bersama untuk memberikan nilai yang bermanfaat, menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kebaikan dan kemajuan pembangunan di Lombok Tengah.
"Semoga program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah tancap gas bahas Perubahan APBD 2025
Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan 2025 Lombok Tengah dipercepat
