#DAFTAR PERKARA

Kumpulan berita daftar perkara, ditemukan 427 berita.

Kerugian negara dalam kasus sewa alat berat PUPR NTB capai Rp3 miliar

Kerugian keuangan negara dalam kasus sewa alat milik Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Lombok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nusa Tenggara Barat mencapai Rp3 miliar. ...

Pemohon uji materi UU nilai penting hadirkan kotak kosong di setiap pilkada

Pemohon uji materi Undang-Undang tentang Pilkada, Muhamad Raziv Barokah, menilai pentingnya menghadirkan kotak kosong di setiap wilayah dalam perhelatan Pilkada 2024, bukan hanya di wilayah dengan ...

ICC Indonesia gelar konferensi dukung arbitrase

International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia bersama lembaga penyelesaian sengketa dagang ICC Dispute Resolution Services menyelenggarakan Hari Arbitrase ICC Indonesia ke-6 di Jakarta, Rabu, ...

Polresta Mataran temukan indikasi PMH dalam kasus sewa alat berat PUPR NTB

Kepolisian Resor Kota Mataram menemukan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kegiatan sewa alat berat pada tahun 2021 di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Lombok pada Dinas Pekerjaan ...

Kejati NTB periksa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril terkait korupsi aset LCC

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) memeriksa mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopandi terkait kasus dugaan korupsi aset Pemerintah Kabupaten Lombok ...

Kejati NTB periksa lima saksi kasus korupsi aset pusat perbelanjaan LCC

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) memeriksa lima saksi kasus dugaan korupsi aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi ...

Pembahasan di DPR kental kepentingan guna muluskan Kaesang

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai ...

Putusan MK buka kesempatan lebih besar ikut pilkada

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka kesempatan lebih besar bagi partai dan pasangan calon ...

MK: Parpol tak dapat kursi di DPRD bisa calonkan pasangan calon kepala daerah

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai ...

Pengadilan terbitkan agenda sidang korupsi tim PPHP jagung di Mataram

Pengadilan Negeri Mataram menerbitkan agenda sidang untuk lima terdakwa korupsi tim panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB ...