#DPRD NTB

Pembentukan peraturan bupati (Perbup) tentang 30 desa persiapan atau pemekaran desa 2025 di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah rampung dikerjakan. "Perbup ini ...

Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) mengungkapkan keberadaan Proyek Strategis Nasional belum berpihak dan belum memberikan manfaat kepada para petani di wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara ...

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta pendapat ahli pidana terkait dugaan korupsi penerimaan "dana siluman" dalam pengelolaan anggaran pokok pikiran (pokir) ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan penitipan uang yang disebut sebagai "dana siluman" dalam pengelolaan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD NTB tahun 2025 bertambah dari Rp1,85 ...

Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan pengerjaan sejumlah ruas jalan di wilayah itu tidak molor sampai melebihi tahun anggaran 2025. "Kita masih punya waktu 2,5 bulan. ...

Pemerintah Kota Bima meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi kekurangan fiskal daerah pasca-kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Wali ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ...

Inspektorat Nusa Tenggara Barat melakukan audit dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2025 sebesar Rp500 miliar lebih. Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengakui audit dana BTT sedang ...

Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Moh Akri meminta pemerintah provinsi tidak merumahkan 518 tenaga honorer yang belum jelas statusnya sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka. ...

Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti kinerja PDAM yang dinilai tertutup terhadap lembaga legislatif. Dewan mengaku tidak pernah menerima laporan resmi dari perusahaan daerah tersebut, ...