Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi kekurangan fiskal daerah pasca-kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD) pada 2026.
Wali Kota Bima A. Rahman mengakui kedatangannya menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk meminta bantuan kepada provinsi untuk membiayai sejumlah proyek di wilayah yang dipimpinnya akibat kesulitan anggaran pasca-kebijakan pengalihan TKD oleh pemerintah pusat.
"Sebagai keluarga besar kita datang silaturahmi ke gubernur. Kan kita lagi kesusahan fiskal. Siapa tahu ada kelebihan fiskal di provinsi untuk kita bawa pulang ke daerah," ujarnya usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengakui jumlah TKD Kota Bima yang dipangkas oleh pemerintah pusat mencapai Rp200 miliar lebih. Akibat pengurangan TKD itu, sejumlah program pembangunan yang sudah direncanakan oleh Kota Bima mengalami kesulitan pendanaan.
"Kalau kita dipotongnya lumayan besar, hampir sama di setiap daerah. Kalau kita Rp200 miliar. Jadi, semua habis tidak ada untuk biaya pembangunan. Tapi tadi, pak gubernur berjanji akan membantu termasuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga," ungkap A Rahman.
Baca juga: Dana pusat menyusut, Lombok Tengah efisiensi pengeluaran rutin
"Pak gubernur juga akan usahakan bantu dua unit truk compactor untuk angkut sampah. Satu truk ini kemampuannya sama dengan tiga truk sampah, termasuk yang kita minta itu perbaikan 2 jembatan yang sesungguhnya berada di jalan provinsi," sambung Aji Man sapaan karib Wali Kota Bima ini.
Menurutnya, meski sulit pihaknya berjanji akan melakukan inovasi dalam mengelola anggaran dan menggali sumber-sumber pendapatan baru. Salah satu langkah utamanya, adalah melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
"Di tengah situasi sulit kita kreatif mencari sumber pendanaan lain. Kita coba optimalisasi sumber PAD. Yang bocor kita tutupi, yang belum optimal kita optimalkan," tegas mantan anggota DPRD NTB ini.
Meski kesulitan, Aji Man memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan dasar publik di Kota Bima, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kebersihan.
"Meski ruang fiskal menyempit, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama," katanya.
Baca juga: Anggaran terbatas, Mataram fokus pada proyek infrastruktur prioritas
Baca juga: Menggali uang di tanah sendiri
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB di persimpangan fiskal: Saatnya mandiri dari dana pusat
Baca juga: Dana transfer pusat berkurang, OPD di Dompu bakal dirampingkan
