Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan salah satu strategi yang dilakukan sebagai dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 yakni dengan lebih selektif menggunakan dana untuk infrastruktur.
"Untuk kebutuhan lain yang sifatnya infrastruktur dan lain-lain mungkin kami lebih selektif dilaksanakan, yang penting roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan itu menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas TKD Kota Mataram tahun 2026 sebesar Rp270 miliar.
Namun demikian, Mohan mengatakan pemangkasan TKD tidak boleh mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat dan dipastikan sektor kesehatan, pendidikan, serta utilitas publik seperti lampu jalan dan kebersihan tetap menjadi prioritas.
"Kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut tentu tetap kami upayakan untuk dilaksanakan maksimal," katanya.
Baca juga: Menggali uang di tanah sendiri
Ia mengatakan pemotongan tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Mataram lebih rasional dan efisien dalam menggunakan anggaran daerah.
Apalagi pemangkasan TKD dialami seluruh daerah di Indonesia menuntut pemerintah kota bersikap realistis terhadap kemampuan fiskal yang ada.
"Dengan kondisi itu, kami dituntut untuk rasional menggunakan fiskal daerah," katanya.
Menurut dia, sebagian besar dana daerah terserap untuk belanja pegawai yang menjadi beban terbesar.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB di persimpangan fiskal: Saatnya mandiri dari dana pusat
Kondisi itu menyebabkan sejumlah rencana pembangunan harus ditunda agar anggaran tetap efektif digunakan.
Kendati anggaran terbatas, Pemerintah Mataram telah menetapkan beberapa proyek prioritas yang ditargetkan rampung hingga tahun depan.
Antara lain proyek pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada yang dimulai sejak April 2025, serta peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pembukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan.
"Proyek jalan tersebut untuk mengurai kemacetan yang ada di Pagesangan dan itu sudah kami persiapkan beberapa tahun terakhir ini," katanya.
Baca juga: Dana transfer pusat berkurang, OPD di Dompu bakal dirampingkan
Baca juga: Pakar Eknomi Unram: Pemangkasan TKDD ujian bagi kemandirian fiskal daerah
