#INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM

Kumpulan berita indeks pembangunan hukum, ditemukan 75 berita.

BNPP meraih peningkatan signifikan pada capaian Reformasi Birokrasi 2025

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatatkan peningkatan capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025 dengan indeks sebesar 81,48/kategori A- (Memuaskan dengan Catatan), meningkat 7,6 poin ...

Pancasila sebagai navigasi pembangunan hukum di Republik Indonesia

"Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan" -- ...

Pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur stabil

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 4,93 persen dan angka ini menunjukkan pemulihan kuat dibanding 2024 yang ...

Pemprov NTB ajak Organda benahi sistem transportasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk bersama-sama melakukan pembenahan terhadap sistem transportasi di wilayah setempat. ...

NTB bentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan di daerah ...

Mahfud MD: Ekonomi hijau wajib menyisakan ruang bagi generasi mendatang

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, konsep ekonomi hijau harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memastikan sumber daya alam tidak habis dieksploitasi dan tetap menyisakan ruang untuk ...

Kinerja keuangan Dompu 2025 mencapai 99,12 persen dari target

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 99,12 persen dari target, seiring membaik nya sejumlah indikator makro pembangunan ...

Lombok Tengah rancang RKPD 2027, Bupati: Jangan terjebak rutinitas

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar konsultasi publik dalam rangka penyusunan program rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. ...

Indeks APUPPT instrumen penguatan kebijakan nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) ...

UM Bima resmi buka Prodi S2 Pedagogi setelah terbit SK Mendiktisaintek

Universitas Muhammadiyah (UM) Bima, Nusa Tenggara Barat, resmi membuka Program Studi (Prodi) Magister Pedagogi, setelah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ...