#KASUS NURIL

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu langkah maju. Wakil Ketua ...

Terdapat beberapa berita hukum kemarin (Selasa, 30/7) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai dari perkembangan kasus suap oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa ...

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, I Ketut Sumadana mengaku belum menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. "Jadi bagaimana ...

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rieke Diah Diah Pitaloka, optimistis DPR akan mendukung permohonan amnesti yang diajukan mantan tenaga honorer SMAN 7 ...

- Mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun membacakan surat yang akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan permintaan amnestinya dalam kasus pelanggaran UU ...

DPRD Nusa Tenggara Barat menyurati Kejari Mataram untuk meminta penangguhan eksekusi Baiq Nuril. DPRD Nusa Tenggara Barat melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menangguhkan ...

Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan kasus yang menimpa Baiq Nuril penting menjadi model terdepan penegakan hukum. ...

Baca juga: Baiq Nuril tidak akan minta grasi ke Presiden Baca juga: Eksekusi penahanan Baiq Nuril menunggu salinan putusan MA Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, ...

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengimbau semua pihak menerima dan memahami putusan Mahkamah Agung menolak permohonan terpidana Baiq Nuril dalam sidang peninjauan kembali lantaran semua upaya hukum sudah ...

Eksekusi penahanan Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menunggu salinan amar putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan ...