#KEMENKUMHAM NTB

Kumpulan berita kemenkumham ntb, ditemukan 337 berita.

Penyidik minta imigrasi kirim data WNA terlibat tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat

Penyidik Kepolisian Resor Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta Kantor Imigrasi Mataram data lengkap warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di ...

Imigrasi Mataram dapatkan informasi keberadaan WNA China terlibat tambang liar

Petugas Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat mendapatkan informasi terkait keberadaan 15 warga negara asing (WNA) asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang liar di kawasan ...

BRIN: Beasiswa riset Baznas dorong talenta periset muda

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyambut baik adanya upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam menyelenggarakan program beasiswa riset karena dapat mendorong talenta riset muda ...

KPU NTB: Hari pertama tak ada paslon gubernur-wagub mendaftar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pada hari pertama pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) di KPU setempattidak ada satu pun bakal pasangan calon (paslon) yang datang ...

RUU Paten beri kepastian hukum pada penelitian-pengembangan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) diharapkan mampu ...

Lombok Utara terima penghargaan dari Kemenkumham

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan Anubhawa Sasana atau sadar hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. ...

Sebanyak 56 desa/kelurahan sadar hukum diresmikan di NTB

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, meresmikan 56 desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Widodo ...

Rieke Pitaloka sebut PKPU akomodasi Putusan MK adalah perjuangan rakyat

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru tentang syarat pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Menkumham sebut PKPU 8/2024 akomodasi putusan MK

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan putusan ...

Majelis pengawas bertanggung jawab bina dan awasi notaris

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ...