Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),Abul Chair meminta anggota DPRD NTB berlapang dada menerima keputusan penghapusan anggaran pokok-pokok pikiran senilai Rp120 miliar. ...
DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Inspektorat terbuka soal penghapusan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan sebesar Rp120 miliar. Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir, menegaskan bahwa dana pokir ...
Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung kerja-kerja Inspektorat NTB dalam rangka memitigasi dan meminimalisir temuan-temuan atau pun kesalahan administratif di ...
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan langkah penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial dari ...
Inspektorat Nusa Tenggara Barat menyebut penghapusan anggaran program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB dalam APBD murni dan perubahan mencapai Rp120 miliar setelah evaluasi bersama. ...
Kejaksaan Negeri Mataram menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi dana Pilkada 2024 ...
Inspektorat Nusa Tenggara Barat mulai melakukan penyisiran ribuan paket pekerjaan pokok-pokok pikiran DPRD hingga pengadaan barang jasa (PBJ) baik yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan di ...
Terpidana kasus korupsi pengadaan sarung dan mukena dengan anggaran bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tahun 2024 melunasi uang pengganti kerugian ...
Inspektorat Nusa Tenggara Barat meminta 15 organisasi perangkat daerah menuntaskan tunggakan Rp9 miliar dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 ke kas daerah. Inspektur Inspektorat ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 memperhatikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...