#MENTERI HUKUM

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme harus menunggu terbitnya undang-undang yang secara ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pidana untuk ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dan ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menyatakan siap menerapkan sanksi pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. "Kami ...

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena bukan merupakan invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi ...

Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Minggu mengatakan bahwa Jepang akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi di sana, setelah AS menangkap ...

Larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik negara lain merupakan fondasi tatanan internasional modern. Prinsip ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam ...

Pemerintah China mengaku terkejut dan mengutuk keras atas serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro serta istrinya. "China sangat terkejut dan ...