#OMNIBUS LAW

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing provinsi ...

Pengamat sekaligus Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan bahwa evaluasi waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu ...

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata mempertimbangkan kembali penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata untuk tahun 2025 dalam rapat kerja dengan ...

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. "Kami sedang berikhtiar ...

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 akan serta merta menimbulkan spidey sense (kemampuan untuk menyadari adanya peringatan bahaya) bagi mereka yang betul-betul ...

Presiden RI Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Keputusan itu ...

Indonesia's Ministry of Culture is planning to review all regulations related to culture starting next year, with the purpose of simplifying all such regulations into one single law. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan dari Partai Buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (31/10), MK memutuskan untuk ...

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa keadilan masih ada usai Mahkamah Konstitusi(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU ...

Presiden Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh mendukung pemerintahan ke depan yang bakal dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Said, di hadapan wartawan ...