#OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kumpulan berita optimalisasi pendapatan daerah, ditemukan 222 berita.

Belasan koperasi di NTB mengajukan Izin Pertambangan Rakyat

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 13 koperasi di wilayah ini telah mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). "Ada 13 koperasi ...

DPRD NTB soroti rendahnya realisasi belanja APBD 2025

Badan AnggaranDPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 28,99 persen, masih jauh di bawah target ideal sebesar 50 persen. Anggota ...

Bupati Sumbawa Barat pilih inovasi fiskal hadapi pengalihan TKD

Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Amar Nurmansyah menegaskan, pengalihan sebagian alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi momentum bagi pemerintah ...

Pemkab Sumbawa Barat lakukan inovasi fiskal hadapi pengalihan TKD

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad melakukan inovasi fiskal untuk menghadapi pengalihan sebagian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. ...

Target pajak daerah di Mataram dinaikkan jadi Rp303 miliar

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menaikkan target pendapatan daerah tahun 2025 yang bersumber dari pajak daerah, semula Rp291 miliar menjadi Rp303 miliar. "Setelah ...

Begini penjelasan Gubernur NTB soal penerbitan izin pertambangan rakyat

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui skema pembentukan koperasi lokal yang dilakukan oleh sejumlah penambang di ...

Optimalisasi PAD, Pemprov NTB telusuri aset daerah yang terlantar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerjunkan tim pelaksana inventarisasi aset barang milik daerah sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Gubernur NTB Indah ...

Kabar gembira! Mataram hapus sanksi denda PBB-P2 dengan potensi Rp6 Miliar

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghapus sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum tahun 2025 bagi wajib pajak di Mataram ...

Pemkab Lombok Tengah tancap gas bahas Perubahan APBD 2025

Pemkab Lombok Tengah, NTB mulai menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)2025 untuk memastikan ...

PAD Lombok Timur dioptimalisasikan melalui transformasi digital

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berupaya mendorong optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. ...