#PAKAR HUKUM

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik tajam wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini semakin menambah daftar ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memerintahkan jajaran stafnya untuk melibatkan pakar dalam mengkaji soal peluang dihapusnya "parliamentary threshold" atau ambang batas ...

Pengamat Hukum dan PembangunanHardjuno Wiwoho mengkritik keras kebijakan penambahan jumlah reses di DPD RI pada rentang bulan Oktober hingga Desember 2025, dimana seharusnya satu kali, menjadi ...

Tiga mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti Program ASEAN Universities Exhibition and Forum (AEF) 2025 yang akan berlangsung secara hibrid pada 11–25 ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ...

Putusan dengan Nomor 62/PPU-XXII/2024 yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pengucapan putusan tanggal 2 Januari 2025 itu secara sah telah menghapus keberlakuan presidential ...

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindak korupsi yang mulai menunjukkan hasil yang positif. Penemuan uang tunai senilai Rp1 triliun di rumah ...

OCCRP menyatakan tidak memiliki kendali soal siapa saja yang diusulkan masuk dalam daftar tokohpaling korupdi dunia, termasuk munculnya nama mantan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam ...

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr.Yance Arizona memuji kekuatan dalil yang disampaikan empat orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga membuat ...

Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) padaPasal 222 Undang-Undang ...