#PELANGGARAN ETIK

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan pembaruan menyeluruh terhadap regulasi ...

Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mendalami dugaan jaksa menerima suap dari Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Sumbawa yang kini berstatus terdakwa dalam perkara korupsi ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memberikan Kejaksaan Agung rekomendasi penerapan sanksi atas hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo, Imran oleh tiga oknum jaksa yang pernah ...

Majelis Etik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menjatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan untuk Brigadir Rizka Sintiani yang tersandung kasus pembunuhan terhadap ...

Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka ruang pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara kematian mahasiswi di Pantai ...

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan sebanyak 67 penyelenggara pemilu diberhentikan sepanjang 2025 hingga 2026 karena terbukti melanggar Kode Etik ...

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) berharap ORI lebih agresif dalam berkolaborasi dengan sesama lembaga pengawas lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan ...

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menyarankan agar bidang pengawasan anggota ORI bisa 'digilir' atau diganti dalam lima tahun jabatan. Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie ...

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB), Wahyudi menyampaikan, kasus dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo oleh tiga oknum jaksa yang pernah bertugas di Kejari Dompu, sudah masuk di ...

Dosen hukum pidana Universitas Airlangga Maradona mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus memperkuat Komisi Kepolisian Nasional ...