#PELANGGARAN PERDA

Kumpulan berita pelanggaran perda, ditemukan 103 berita.

DISBUN NTB KHAWATIRKAN PEMBELIAN TEMBAKAU TANPA IZIN

Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkhawatirkan maraknya pembelian tembakau virginia Lombok tanpa izin, jika perusahaan yang ...

NTB PERKETAT PENGAWASAN PENGELUARAN TEMBAKAU DARI LOMBOK

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pengawasan pengeluaran tembakau virginia dari Pulau Lombok, agar dapat mengetahui secara ...

MDB BELUM SAMPAIKAN KLARIFIKASI TERTULIS LAPORAN ICW

Manajemen PT Multi Daerah Bersaing (MDB) belum menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis atas laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait ...

ICW PERSOALKAN MASA LALU PERUSAHAAN MITRA NEWMONT

Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing Andy Hadiyanto menilai, Indonesian Corruption Watch atau ICW tengah mempersoalkan masa lalu perusahaan ...

DMB DUGA ICW KELIRU TAFSIRKAN PERMASALAHAN NEWMONT

Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing Andy Hadiyanto, menduga Indonesian Corruption Watch atau ICW keliru menafsirkan permasalahan divestasi saham ...

NTB MINTA MDB KLARIFIKASI LAPORAN ICW

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi memerintahkan Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing, untuk meminta PT Multi Daerah Bersaing ...

KARYAWAN PT NSS SUMBAWA BARAT DATANGI DISNAKERTRANS

Sumbawa Barat, 25/10 (ANTARA)- Sedikitnya 14 karyawan PT Nusantara Surya Sakti di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mendatangai kantor Dinas ...

KEJARI MATARAM MUSNAHKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

Aparat Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memusnahkan barang bukti berbagai tindak pidana yang telah ...

KEJAGUNG DUKUNG PERDA LARANGAN AHMADIYAH

Kejaksaan Agung mendukung keluarnya sejumlah peraturan daerah yang mengatur larangan aliran atau ajaran Ahmadiyah."Tentunya kita mendukung, karena mereka (daerah) yang ...

SYARIAT ISLAM NASIBMU KINI DI "NEGERI" SERAMBI MEKAH Oleh Azhari

Kilas balik sembilan tahun lalu, gegap gempita masyarakat di Aceh menyambut "kado" istimewa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada provinsi ...