#PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, hingga kini Indonesia belum ...

Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan kebutuhan air bersih di Indonesia dapat dipenuhi dengan kolaborasi dan pendanaan yang tepat. ...

Pemerintah Kota Bima meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi kekurangan fiskal daerah pasca-kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Wali ...

PT Surveyor Indonesia/PTSI (Persero) mengambil pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) serta membuka akses pembiayaan berkelanjutan atau sustainable ...

Menteri Koperasi Ferry Juliantonomenyebut pemerintah akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) empat menteri sebagai langkah konkret memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ...

Di tengah riuh rendah perdebatan tentang tata kelola Taman Budaya NTB, ada sesuatu yang lebih mendesak untuk dibicarakan ketimbang sekadar persoalan teknis dan manajerial. Bukan karena isu itu tidak ...

Komisi VII DPR RI menjelaskan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan wujud komitmen DPR dan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ...

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama ISTC menggelar Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) 2025 Seri III sebagai wadah strategis untuk merumuskan langkah kolaboratif yang lebih ...

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) berupaya mempercepat proses hilirisasi melalui Program Riset ...