#PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

Pengamat politik dan pemerintahan Risman Rachman mendorong pemerintah untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang diskresi hukum guna memperkuat kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan ...

Pengamat hukum dan kebijakan publikTrubus Rahardiansah mengatakan bahwa aparat hukum dan masyarakat perlu memperjelas batas antara kebebasan berpendapat yang sah atau kritik, dengan ujaran yang ...

Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko menilai darurat sampah nasional seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan reformasi menyeluruh, dimulai dari tingkat rumah ...

Menjelang usia dua abad Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 2026, kado istimewa sudah tersaji dalam forum konsultasi di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (25/12/2025), yakni tercapainya ...

Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencederai komitmen perdamaian yang telah dibangun selama proses panjang ...

Pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memegang peran strategis dalam mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah ...

Direktur Indonesia Mineral and Energy Watch Ferdy Hasiman menilai perlu penguatan lembaga pengelola hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak ...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Amir Karyatin menyarankan para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan pendekatan kultural sebagai bentuk penyelesaian alternatif kasus ijazah ...

Pengamat politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menyebutkan penyusunan peraturan pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ...

Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Mawar menilai Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran bencana sebagai langkah ...