#PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI PerjuanganMegawati Soekarnoputriterkaitretret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ...

Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ...

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ProfKarim Suryadi menilai pernyataan soal perombakan kabinet atau reshuffle menunjukkan kegelisahan Presiden Prabowo ...

Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2024, tidak menjamin beban ...

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik tajam wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini semakin menambah daftar ...

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat) hingga Jakarta Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan, baik dari ...

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penerimaan pajak tahun anggaran 2025 menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, ...

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Line (SWL) di Pantai Timur Surabaya memunculkan beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat pembangunan. Proyek ini dirancang sebagai ...

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Dwiyanto Indiahono mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat untuk mengefisienkan perjalanan dinas luar negeri (PDLN). ...

Akademisi memandang kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri (PDLN) dapat menghindari perjalanan yang tidak ...