#PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

Pengamat politik Boni Hargens menilai mekanisme penunjukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) saat ini yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari sistem ...

Sejumlah pengamat menilai rencana integrasi sekitar 18 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih perlu didahului penguatan kelembagaan ...

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu menunjukkan kepada seluruh anggota G20 bahwa negara ini mampu menerapkan praktik terbaik dalam ...

Anak kandung Bupati Bima, Ady Wahyudi bernama M. Aditya Ardin resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima periode 2025-2030, dalam Musda VI PAN di Hotel Lila Graha, ...

Pengaamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kelanjutan penagihan utang BLBI sebagai komitmen yang perlu dijaga secara ...

Televisi Republik Indonesia (TVRI) akan menorehkan sejarah terbaik sepanjang masa jika menyiarkan Piala Dunia 2026 dan dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Hal itu disampaikan pengamat ...

Kebijakan publik seringkali lahir dari opini politik, intuisi pribadi, hingga tekanan publik. Pada era keterbukaan informasi saat ini, kebijakan yang diambil cenderung populis, tetapi pendekatan ...

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai para bandar narkoba akan merasa ketar-ketir setelah melihat Presiden Prabowo Subianto yang turun ...

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik. Nurdin meminta ...

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden RI Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp13,2 ...