#PERATURAN DAERAH

Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Fajar Gegana mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat untuk segera menyusun regulasi teknis terkait pendirian rumah ibadah guna mencegah ...

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan kritik terhadap program-program pemerintah, termasuk soal pedesaan adalah bagian dari demokrasi. "Setiap ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung langkah pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah (perda) terkait penertiban puluhan ritel ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun ...

Anggota DPD RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya mengaku prihatin atas keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup 25 ritel modern. "Saya juga baru tahu ada sampai ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda mengaku prihatin dan menyesalkan atas keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup sejumlah ritel modern tanpa memikirkan dampak yang ...

Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat mengapresiasi ikhtiar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal beserta jajaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi naik 13,64 persen pada triwulan ...

‎Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara BaratFaisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026. "Semakin ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penutupan puluhan ritel modern tersebut bukan karena keberadaan Koperasi ...