Mataram (ANTARA) - Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara Barat Faisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026.
"Semakin cepat semakin baik. Kami berharap di HUT NTB tahun ini menjadi syariah," ujar dia di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan proses konversi tersebut direncanakan mulai Juni setelah peraturan daerah (Perda) disetujui oleh DPRD untuk kemudian selanjutnya mengajukan izin konversi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Pemerintah dan BUMD mendukung langkah kita menjadi syariah agar ekosistem syariah di NTB berjalan dan lembaga keuangan daerah saling melengkapi," kata Faisal.
Ia mengatakan bila BPR Syariah terwujud, maka terdapat tiga lembaga keuangan yang menjadi BUMD di NTB dengan label syariah, yakni Bank NTB Syariah untuk tangani kredit komersil dan Jamkrida Syariah sebagai lembaga penjaminan.
"Kami nanti yang menangani UMKM dan ultra mikro," ujar dia.
Menurut dia, modal agar bisa di konversi ke BPR Syariah sudah di atas syarat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia mengatakan saat ini modal BPR sudah 40 persen dari 12 persen modal yang dicanangkan OJK.
"Sudah jauh melampaui, syarat yang diberikan OJK," kata Faisal.
Untuk posisi keuangan Bank BPR sampai saat ini, menurut Faisal, rasio keuangan bagus. Hanya saja untuk Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah masih tinggi 14 persen di atas standar yang ditetapkan oleh OJK.
Baca juga: LPS membayar klaim penjaminan nasabah BPR sebesar Rp304,8 miliar
"Standar OJK itu 5 persen. Kami di atas 14 persen karena ekosistem BPR ini banyak di UMKM sehingga macet. Tapi ini sedang kami perbaiki, karena target kita NPL itu turun di bawah 10 persen kalau bisa," katanya menerangkan.
Oleh karena itu, untuk menyiasati masih tingginya NPL tersebut, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah upaya. Hal ini sejalan dengan konversi syariah.
Beberapa upaya itu, antara lain fokus pengembangan produk untuk UMKM dan ultra mikro dengan proses pencairan cepat (15-20 menit). Selain UMKM, pihaknya juga bermain pada produk ultra mikro dengan melayani pinjaman kecil mulai kisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta untuk memenuhi kebutuhan langsung.
Baca juga: Pemprov NTB siapkan langkah memperkuat ekonomi syariah
Sistem operasional BPR akan bertindak sebagai operator sendiri, proses gadai dan penerimaan aplikasi dilakukan langsung di kantor BPR.
"Kita berharap setelah menjadi syariah, akan ada peningkatan akses pembiayaan syariah, kemudian percepatan penyaluran kredit mikro, dan penguatan ekosistem keuangan daerah," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
