#PERATURAN DAERAH

‎Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara BaratFaisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026. "Semakin ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penutupan puluhan ritel modern tersebut bukan karena keberadaan Koperasi ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp160 miliar melalui pengesahan revisi regulasi terbaru terkait pajak dan retribusi daerah. ...

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang kereta api, sehingga pembangunan infrastruktur ...

Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, menyusul menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penutupan ritel modern tersebut dikarenakan melanggar peraturan daerah (Perda) dan diharapkan berdampak pada penguatan ...

Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDIEC) Tesar Sandikapura mengatakan penerapan regulasi PP Tunas yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital harus memiliki dampak pada kebaikan ...

Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mulai menertibkan 25 ritel modern yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021. Kepala Satuan Polisi Pamong ...