#PERKADA

Direktorat Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah dalam rangka ...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda dalam sidang perkara gratifikasi mengakui di hadapan majelis hakim bahwa dirinya tidak ikut terlibat dalam pembahasan ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan penertiban aktivitas pengerukan bukit secara ilegal di kawasan wisata kaki Gunung Rinjani di Sembalun Kabupaten Lombok Timur sebagai langkah ...

Publik tengah dibuat hiruk pikuk terkait kabar "penggunaan" (lebih tepatnya "pergeseran") dana BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD 2025. Ada pendapat beragam yang muncul baik ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah menyesalkan kecilnya porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi untuk rehabilitasi infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Bima dan ...

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menanggapi santai terkait laporan mantan anggota DPRD NTB,Najamuddin Mustofa ke terhadap dirinya dan Kepala BPKAD Nursalim ke ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. ...

PemkotMataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai menyusun regulasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai turunan Peraturan Pemerintah terkaitpembayaran tunjangan hari raya (THR) dan ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025. Dalam keterangan tertulis Kementerian ...