#PERUBAHAN UU TNI

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Indonesia sebagai negara demokrasi yang secara konstitusional menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini dapat ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu memberikan keterangan yang jelas, terkoordinasi, dan transparan kepada publik, mengenai isu status Siaga ...

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, memiliki penilaian tersendiri terhadap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto. Bagi Lia, sosok Suharyanto ...

Senin 20 Oktober 2025 genapsatu tahunNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawahkepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ...

Penyidik Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, menahan seorang tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro pada bank syariah milik negara kantor ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan menghambat pemberantasan korupsi, seperti ...

Sebanyak 451 personel gabungan yang terdiri atas 262 anggota TNI dari tiga matra, kemudian 189 taruna yang berasal dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, serta Akademi ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran menyatakan masih menunggu arahan Kejaksaan Agung terkait rencana penempatan personel pengamanan dari TNI. "Belum ada (realisasi). Kami ...

Jumlah pemohon uji formal dan uji materiel Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi ...