#PKH

Pemerintah siap memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota yang prosesnya berlangsung selama enam bulan dan akan dimulai pekan ini. Menteri Sosial Saifullah ...

Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan. ...

Puluhan aktivis dan pemuda Lombok Timur yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Selasa (3/2), menyoroti dugaan ...

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan berkomitmen menjaga stabilitas harga daging sapi di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH), terutama saat menghadapi ...

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebutkan sejauh ini tidak ada pembicaraan terkait pergantian jajaran direksi di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik ...

Kementerian Sosial menyatakan ada perubahan daftar penerima manfaat bantuan sosial reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan pangan non tunai namun kuota nasional tetap menyasar 18 juta lebih ...

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan tidak ada pengurangan jumlah pendamping desa di wilayah terdampak bencana alam. “Untuk pendamping desa ...

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako ...

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penertiban kawasan hutan (PKH) harus hati-hari dan selaras dengan kepastian hukum dari Hak ...

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengemukakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin puluhan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, diambil di hari pertama agenda ...