#PNS

Kumpulan berita pns, ditemukan 1571 berita.

Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Persen tidak Realistis

Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen yang ditargetkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf ...

PHRI NTB khawatirkan Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat khawatir jika Presiden Joko Widodo benar-benar mewujudkan rencananya memangkas anggaran perjalanan dinas ...

Wali Kota Mataram tetap Inginkankan Satu Wakil

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan dirinya tetap menginginkan hanya ada satu orang yang menjadi Wakil Wali Kota Mataram pada pemilihan kepala daerah 2015. ...

Sekda Mataram: Moratorium CPNS pertimbangkan Kondisi Daerah

Sekretaris Daerah Kota Mataram HL Makmur Said mengatakan, kebijakan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian penerimaan calon pengawai negeri sipil hingga lima tahun ...

Mataram berlakukan Zakat 2,5 Persen Gaji PNS

Mataram, (Antara)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa tenggara Barat, mulai November 2015 memberlakukan aturan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil sambil ...

PNS pengguna Narkoba terancam Diberhentikan

Mataram, (Antara)- Sekretaris Daerah Kota Mataram HL Makmur Said mengatakan, bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti sebagai pengguna narkoba namun tidak mau menjalankan rehabilitasi ...

Dinas Pendidikan Mataram akan tindak Pencabul Siswa

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menindak DS, guru berstatus pegawai negeri sipil yang oleh pengadilan dinyatakan terbukti ...

Pegawai Dishubkominfo Somasi Satpol Pamong Praja NTB

Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat berinisial AER menyomasi Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah provinsi setempat karena ...

Gubernur NTB: Biaya Rp1 Juta bukan Melegalkan Poligami

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi menyatakan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Timur terkait izin poligami bagi pegawai negri sipil dengan hanya membayar Rp1 juta ...

Retribusi Poligami Lecehkan Perempuan

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, yang diantaranya mengatur retribusi atau aturan membayar sebesar Rp1 juta bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada lingkup pemerintahan yang ingin ...