#POLITISASI

Kumpulan berita politisasi, ditemukan 197 berita.

Purnawirawan jadi komisaris BUMN karena pengalaman

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai langkah Pemerintah yang menunjuk 45 pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah bentuk politisasi ...

Laskar Sasak tuding klarifikasi Bupati Lombok Timur hanya pembenaran

Laskar Sasak Lombok Tengah menyatakan penolakan terhadap klarifikasi yang disampaikan Bupati Lombok TimurHaerul Warisin terkait video viral yang menimbulkan polemik di kawasan wisata ...

Pendidikan Pancasilais di Era Prabowo

Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Momentum peringatan ini mengingatkan kembali kepada bangsa ini bahwa nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang digali ...

Muhammadiyah: Pancasila mesti jadi kompas ideologis

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah,Haedar Nashir menegaskan bahwa peringatan kelahiran Pancasila setiap 1 Juni bukanlah sekadar seremonial semata, tetapi mesti menjadi kompas ideologis dan ...

Kontribusi Antam ke negara naik 43 persen

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mencatat peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, dan royalti yang ditopang penjualan emas dan hilirisasi hingga Rp4,8 triliun atau ...

Koalisi Ojol Nasional tidak ikut aksi pada 20 Mei

Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi pada Selasa (20/5) karena aksi tersebut diduga menjadi alat politisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. ...

Terpopuler: Politisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, harga emas turun hingga hubungan sedarah viral di medsos

Sejumlah berita di Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (17/5) perlu kembali dibaca publik. Berikut rangkuman Antara NTB yaitu: 1.Fokus bangun NTB, Bukan terjebak politisasi pembentukan ...

Fokus bangun NTB, Bukan terjebak politisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda Damayanti Putri telah membawa pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan daerah. Dalam waktu singkat, ...

Meritokrasi sebagai fondasi tata kelola Bank NTB Syariah yang profesional

Dalam lanskap ekonomi modern yang sarat dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, institusi keuangan terutama yang berada di bawah pengawasan publik seperti Bank Pembangunan Daerah ...

Pengamat hukum: soal penggeledahan rumah anggota DPD-RI La Nyalla

Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga Hardjuno Wiwoho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penggeledahan rumah Ketua ...