#PROSES HUKUM

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren yang melibatkan ...

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019–2024 Nadiem Anwar Makarimmeminta kepada majelis hakim agar status tahanannya bisa dialihkan dari rumah tahanan negara ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menerima laporan dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAN 1 Kempo, Kabupaten Dompu, untuk periode tahun anggaran ...

Bank NTB Syariah menanggapi pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait adanya laporan nasabah terhadap layanan pembiayaan di Kantor Cabang (KC) Dompu, Nusa Tenggara Barat. Manajemen Perusahaan ...

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) yang dinilai melanggar peraturan AFPI usai melibatkan ...

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas putusan hakim terhadap tiga terdakwa korupsi dana insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ), khususnya terkait upaya ...

Satgas Pelindungan Warga Negara Indonesia Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah menindaklanjuti penanganan kasus tiga warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya ditangkap pihak keamanan Arab Saudi. ...

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam NegeriLa Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa batas desa adalah isu penting yang harus segera diselesaikan. Ia mengatakan ...

Di tengah derasnya arus digitalisasi sektor keuangan, muncul satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang dari benak masyarakat, yakni tentang sejauh mana kepercayaan bisa dititipkan pada ...

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H DidiSumardi meminta pengawasan tempat penitipan anak atau daycare khususnya di wilayah Kota Mataram ...