#RAPAT PARIPURNA

DPRD Nusa Tenggara Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meski belanja daerah mengalami kenaikan hingga Rp309 miliar lebih menjadi Rp6,05 ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar penyusunan Undang-Undang Reformasi Agraria memasukkan klausul khusus yang mengakomodasi kompleksitas dan kepentingan sebagai provinsi kepulauan. ...

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti kenaikan alokasi anggaran bantuan sosial padarancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan hak angket untuk menelusuri proses mutasi dan pemberhentian 68 kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dompu pada Agustus 2026. ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penanganan bencana di Indonesia berada dalam satu kepemimpinan yang mampu menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Ini sebagai ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa APBD-Perubahan tahun 2026 difokuskan pada sejumlah agenda strategis daerah mulai pemulihan rekonstruksi Dusun Adat Sade hingga ...

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri menegaskan kepala sekolah dan pendidik memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI sejak dini. ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai titik untuk dilakukan dengan koordinasi lintas ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Persampahan Berbasis Ekonomi Sirkular untuk mengurangi volume sampah yang ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, bersama DPRD Kabupaten Bima menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan ...