#REALISASI RETRIBUSI

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah potensi pendapatan aslidaerah (PAD) yang selama ini belum bisa mencapai ...

Kalangan legislator DPRD Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir agar pengelolaan parkir lebih maksimal dalam menghimpun pendapatan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menggulirkan opsi penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara daring agar realisasi pendapatan daerah bisa lebih tinggi dan maksimal. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang galian C di 2025 Rp23 miliar dari puluhan tambang yang ...

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Haerul Warisin dan H Edwin berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) minimal Rp 500 miliar per tahun untuk meningkatkan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan target pendapatan asli daerah (PAD) di sektor retribusi Rp313 miliar di 2025. "Target 2025 ini lebih ...

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan data sejumlah titik lokasi pajak parkir untuk dialihkan menjadi titik retribusi parkir dikelola Dinas Perhubungan ...

Pemerhati kebijakan publikIskandar Nando mengkritisi kenaikan tarif parkir yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinilai dapat memberatkan masyarakat. ...

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan target retribusi parkir tahun 2025 sebesar Rp18 miliar atau naik dari tahun 2024 sebesar Rp15,5 miliar dengan realisasi Rp9,4 ...

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di 2025 ini Rp671 juta. "Target tahun ...