#RESTORATIVE JUSTICE

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana menegaskan perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme keadilan ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, ...

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Natalius Pigai menilai penentuan apakah dugaan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, memenuhi definisi penyiksaan ...

Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap warga negara Prancis, Ludovic Roche alias Ali, dalam perkara dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Kapolda Nusa Tenggara ...

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menghentikan perkara perusakan dan pembakaran serta penjarahan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat dalam aksi unjuk rasa pada 30 Agustus ...

Berbagai terobosan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor penegakan hukum dikupas tuntas dalam buku terbaru berjudul 'Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menyiagakan personel dan sarana pendukung guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan potensi luas mencapai ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menyatakan penerapan restorative justice (RJ) dan diversi dalam penanganan perkara merupakan metode penyelesaian di luar pengadilan yang ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyelesaikan satu penanganan kasus prostitusi untuk tersangka perempuan berinisial RA (32) asal Kediri, Jawa Timur yang terungkap dalam Operasi Pekat Rinjani ...

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Ahmad Sofian menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) mendorong pergeseran sistem ...